Sanggau – Sejumlah pos anggaran kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan publik. Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) 2025 PA Dikbud Sanggau, terdapat beberapa kegiatan bernilai besar yang dinilai tidak sebanding dengan output pelaksanaannya.
Di antaranya, seminar budaya satu hari yang dianggarkan hingga sekitar Rp100 juta, lawatan budaya ke luar provinsi senilai Rp175 juta dengan hasil yang dinilai tidak jelas, serta belanja jasa penyelenggaraan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) sebesar Rp100 juta, sementara kegiatannya hanya berupa upacara.
Ketua DPD Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia, R. Hoesnan, menegaskan bahwa rangkaian kegiatan tersebut patut diduga bermasalah.
“Kami menduga adanya gratifikasi, karena kegiatan-kegiatan ini tidak menunjukkan hasil yang jelas. Anggaran besar dikeluarkan, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara publik,” ujar R. Hoesnan.
Menurutnya, penggunaan anggaran negara harus berlandaskan prinsip efisiensi dan akuntabilitas, terlebih dana pendidikan bersumber dari uang rakyat.
Atas temuan tersebut, sejumlah pihak mendesak Inspektorat Daerah, BPK, dan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan audit serta penelusuran lebih lanjut terhadap penggunaan anggaran Dikbud Sanggau Tahun Anggaran 2025. ( Tim)
